Banten dikuasai mafia.
mafianya adalah keluarga Chasan Shohib, jawara Banten sekaligus ayah kepada Ratu Atut, sang gubernur. di tiap kabupaten pasti ada orang2nya sang jawara. Mereka lah yang mengatur proyek2 pemerintah, bahkan pemenang proyek harus menyetor komisi kepada sang jawara.Pandeglang..
Dimyati natakusumah, bupatinya adalah koruptor pinjaman ke Bank Jabar sebesar 200 M, tapi sampai sekarang belum ditangkap. Irna Narulita istrinya, sama nih sama mba marisa PPP juga, adalah caleg DPR RI, kayaknya sih menang. Gimana ga menang, kalo tiap kampanye ngancam2 rakyat dan PNS. Kalo ke Pandeglang, liat deh semua bangungan sampe rumah sakit pun berwarna hijau.
PPP geto loohh..gimana nih mba.. separtai ama mba..yang namanya bupati pandeglang itu juga terkenal kasar ngomongnya. didepan para sepuh (kyai, ulama dll), ngomongnya ga ada sopan2nya. sampe bilang : aing ieu pamingpin dia, jadi dararia kudu nurut ka aing..” (saya ini pemimpin kamu, jadi kamu mesti nurut kesaya).tahun 2010 ada pemilihan bupati ganti dimyati, katanya istrinya mau nyalon jugai, belom lagi dari keluarga atut. hooooaaaaahhhhh cape deh..sementara rakyat banyak yang susah. peduli apa mereka pada rakyat.
AIB Banten (AIB = Airin Rachmi DIany & Benyamin Davni)
BalasHapusPencurian APBD di Banten dalam Pemilukada Tangerang Selatan 2010 oleh Airin Rachmi Diany & Tim
"Penyimpangan Rp13,08 miliar, Ratu Atut Chosiyah Dihimbau Belajar ke Tangerang Agar Jangan DIpakai untuk Airin Rachmi Diany Pilkada di Tangsel 2010 Ini
Sabtu, 26 Juni 2010, 07:58 WIB
Pemerintah Provinsi Banten diminta belajar laporan keuangan ke Kota Tangerang atau Kabupaten Tangerang sehubungan penemuan Badan Pemeriksa Keuangan tentang penyimpangan APBD 2009 sebesar Rp13,08 miliar.
"Saya sangat kecewa dan prihatin laporan hasil pemeriksaan (LHP) ditemukan adanya penyimpangan anggaran," kata Agus R Wisas, salah seorang anggota Komisi IV DPRD Banten, Jumat (25/6/2010).
Ia mengatakan, semestinya Pemprov Banten belajar laporan keuangan ke Kabupaten Tangerang atau Kota Tangerang
Sebab kedua daerah tersebut sudah tiga kali mendapat penghargaan terbaik Wajar Tanpa Pengecualian (WDP) dari BPK.
"Jika Gubernur Banten belajar ke daerah itu, kemungkinan dalam laporan hasil pemeriksaan menjadi lebih baik,"ujarnya.
Kalau Pemprov Banten mau studi banding ke dua daerah itu dan jangan sampai jauh-jauh ke luar daerah.
Selama ini, BPK menilai laporan keuangan APBD Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang sangat baik sehingga perlu belajar kepada mereka.
Pengalaman terburuk bagi Pemprov Banten, atas temuan BPK dalam laporan hasil pemeriksaan diindikasikan terjadi penyimpangan anggaran tahun 2009 sebesar Rp13,08 miliar.